Perjuangan menuntut keadilan bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak terus dikawal oleh tim pendamping hukum serikat buruh setempat. Kasus penanganan aksi PHK sepihak di Gresik menjadi fokus advokasi utama menyusul banyaknya perusahaan manufaktur yang menghentikan hubungan kerja tanpa melalui prosedur negosiasi yang sah. Tim advokasi bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak manajemen pabrik. Pendampingan hukum diberikan secara cuma-cuma bagi anggota.
Langkah hukum diawali dengan membuka ruang dialog bipartit antara perwakilan pekerja dan manajemen guna menuntut pembatalan surat pemutusan hubungan kerja tersebut. Jika dialog mengalami jalan buntu, tim hukum bersiap membawa sengketa industrial ini ke tingkat tripartit dinas tenaga kerja hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. Para buruh didampingi secara penuh agar hak-hak pesangon dan hak normatif mereka dapat dibayarkan secara penuh sesuai aturan. Pengawalan sidang dilakukan secara intensif.
Maraknya insiden pemutusan hubungan kerja melanggar aturan ini memicu keprihatinan mendalam di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit bagi para pekerja kawasan industri. Penanganan atas aksi PHK sepihak di Gresik ini diharapkan mampu memberi pelajaran bagi pengurus perusahaan agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada para buruh. Pengawasan dari dinas ketenagakerjaan daerah didesak untuk lebih diperketat terhadap kebijakan internal setiap perusahaan. Kebijakan efisiensi harus sesuai aturan hukum baku.
Serikat buruh juga mendirikan posko solidaritas untuk memberikan bantuan bahan pangan serta konseling psikologis bagi keluarga buruh yang terdampak penghentian kerja mendadak. Kebersamaan antar sesama pekerja menjadi pendorong semangat dalam memperjuangkan hak-hak dasar buruh yang terzalimi oleh keputusan sepihak pengusaha. Aksi unjuk rasa secara damai juga disiapkan sebagai jalan terakhir jika jalur negosiasi hukum diabaikan oleh manajemen. Solidaritas antarburuh dipelihara secara kuat.
Ke depan, diharapkan iklim hubungan industrial di kawasan industri dapat berjalan harmonis, berkeadilan, dan saling menghormati peran masing-masing pihak secara seimbang. Pihak pengusaha diimbau untuk selalu mengedepankan musyawarah mufakat serta mematuhi ketentuan regulasi ketenagakerjaan nasional dalam mengambil keputusan strategis. Perjuangan melawan praktik ketidakadilan PHK sepihak di Gresik akan terus dikawal hingga seluruh hak buruh terpenuhi dengan baik. Hak-hak dasar buruh wajib dihormati pengusaha.
