Dalam pidato kebijakan pertanian terbarunya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya. Visi ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama kedaulatan negara. Untuk mewujudkan ambisi besar ini, Presiden Prabowo menyoroti perlunya reformasi mendasar dan masif di dua sektor krusial: tata kelola pupuk dan modernisasi infrastruktur irigasi.
Reformasi sektor pupuk menjadi perhatian utama. Selama ini, petani sering mengeluhkan kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Presiden Prabowo menekankan bahwa penyaluran pupuk harus dijamin kelancarannya, menggunakan sistem digitalisasi yang transparan dari produsen hingga ke tangan petani. Targetnya adalah memastikan setiap petani menerima jatah pupuk sesuai kebutuhan lahan mereka tanpa adanya praktik penyelewengan.
Selain masalah distribusi, perhatian juga diarahkan pada peningkatan produksi pupuk di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Program pemerintah mendatang akan mendorong investasi dalam pembangunan pabrik pupuk baru dan revitalisasi pabrik lama. Langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor industri kimia terkait.
Aspek kedua yang menjadi prioritas adalah pembenahan sistem irigasi. Presiden Prabowo melihat bahwa infrastruktur air yang memadai adalah penentu keberhasilan panen di tengah perubahan iklim. Anggaran besar akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder dan tersier yang selama ini kurang terurus, menjamin pasokan air stabil ke lahan pertanian.
Modernisasi irigasi juga mencakup penerapan teknologi canggih seperti irigasi tetes (drip irrigation) di beberapa daerah percontohan. Penggunaan teknologi ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air secara signifikan, mengurangi pemborosan, dan memungkinkan petani untuk melakukan panen lebih dari satu kali dalam setahun, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan untuk menyusun peta jalan terintegrasi yang harus dilaksanakan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan. Peta jalan ini mencakup target spesifik dan alokasi dana yang jelas untuk setiap proyek reformasi pupuk dan irigasi, menunjukkan keseriusan dalam implementasi.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran kabinetnya untuk bekerja cepat, mengedepankan sinergi, dan menghilangkan ego sektoral demi tercapainya target swasembada. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, memastikan bangsa ini tidak lagi bergantung pada pasokan pangan dari negara lain.
Secara ringkas, fokus ganda pada reformasi pupuk dan irigasi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo merupakan strategi yang logis untuk memperkuat pondasi sektor pertanian nasional. Ini adalah janji nyata untuk menyejahterakan petani dan memastikan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.
