Kabupaten Gresik telah lama dikenal sebagai salah satu kutub industri terbesar di Indonesia, namun pesatnya pertumbuhan pabrik dan kawasan pergudangan sering kali membawa dampak sampingan yang mengancam kedaulatan pangan lokal. Fenomena Mafia Tanah Industri menjadi ancaman nyata bagi para petani dan pemilik lahan kecil yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan spekulan dan oknum nakal. Praktik-praktik intimidasi, pemalsuan dokumen, hingga sengketa kepemilikan lahan menjadi senjata utama para oknum ini untuk mengalihfungsikan tanah masyarakat menjadi kawasan komersial demi keuntungan sepihak.
Dalam menghadapi tekanan yang begitu masif, Serikat Petani Indonesia (SPI) cabang Gresik menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan dan advokasi. Salah satu strategi utama dalam Cara SPI Gresik melindungi masyarakat adalah dengan melakukan penguatan literasi hukum agraria kepada setiap anggota kelompok tani. Banyak warga yang sebelumnya tidak memahami prosedur administrasi tanah yang benar, sehingga mudah terperdaya oleh janji-janji manis makelar. Dengan adanya pendampingan hukum yang intensif, warga kini lebih berani mempertahankan hak milik mereka dan melaporkan setiap indikasi kecurangan administratif ke otoritas yang berwenang.
Upaya nyata untuk tetap menjaga keberadaan Lahan Produktif Warga dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan pendaftaran tanah secara mandiri. SPI mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara ketat agar tidak mudah diubah fungsinya menjadi area industri. Melalui konsolidasi massa, para petani diajak untuk terus menggarap tanah mereka dengan komoditas unggulan agar lahan tersebut memiliki nilai ekonomi yang kompetitif tanpa harus dijual. Kehadiran lahan hijau di tengah kepungan pabrik bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal menjaga keseimbangan ekosistem dan cadangan air tanah di wilayah Gresik.
Tantangan dalam menghadapi Mafia Tanah Industri semakin kompleks ketika para oknum mulai menggunakan jalur birokrasi yang rumit untuk menjepit posisi warga. Oleh karena itu, SPI Gresik secara aktif membangun jaringan dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan media untuk memantau setiap transaksi lahan skala besar. Transparansi informasi menjadi kunci agar proses pembebasan tanah dilakukan secara adil tanpa ada unsur paksaan atau manipulasi harga. Keberanian warga untuk menolak pelepasan aset produktif adalah bentuk kedaulatan yang harus didukung oleh kebijakan tata ruang yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada pemilik modal besar.
