Perkembangan sektor manufaktur yang sangat masif di wilayah pesisir Jawa Timur membawa konsekuensi lingkungan yang pelik, di mana fenomena Krisis Air Petani kini menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan serius. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar, Gresik terus mengalami perluasan lahan pabrik yang secara langsung menyedot sumber daya alam, termasuk cadangan air tanah dan aliran sungai yang seharusnya diperuntukkan bagi irigasi sawah. Akibatnya, para petani di wilayah lingkar industri seringkali harus menghadapi kenyataan pahit berupa saluran irigasi yang mengering atau tercemar limbah, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha tani mereka.
Dampak dari Krisis Air Petani ini sangat terasa saat memasuki musim tanam, di mana perebutan akses air antara kebutuhan operasional pabrik dan kebutuhan lahan pertanian tidak terelakkan. Banyak petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar untuk menyewa pompa atau menggali sumur bor yang lebih dalam demi menyelamatkan tanaman padi mereka. Namun, pengambilan air tanah yang berlebihan secara kolektif oleh pihak industri juga menyebabkan permukaan air tanah menurun drastis, sehingga sumur-sumur tradisional milik warga dan petani menjadi tidak berfungsi. Hal ini menciptakan ketidakadilan akses terhadap sumber daya publik yang sangat vital bagi kedaulatan pangan lokal.
Selain penurunan kuantitas, Krisis Air Petani juga diperparah oleh penurunan kualitas air yang tersedia. Ekspansi industri yang tidak dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah sering kali mencemari aliran parit-parit sawah. Air yang terkontaminasi bahan kimia tidak hanya merusak kesuburan tanah, tetapi juga menurunkan kualitas hasil panen yang berisiko bagi kesehatan konsumen. Dilema ini menempatkan petani pada posisi yang sangat lemah, di mana mereka harus memilih antara gagal panen karena kekeringan atau panen yang tidak layak jual karena terpapar polutan industri yang berbahaya.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang dan penggunaan sumber daya air melalui manajemen Krisis Air Petani yang lebih adil. Penegakan hukum bagi industri yang melanggar zonasi atau menyalahgunakan izin pengambilan air harus dilakukan tanpa tebang pilih. Selain itu, pembangunan infrastruktur waduk atau embung khusus pertanian yang tidak terganggu oleh aktivitas pabrik menjadi solusi jangka panjang yang sangat mendesak. Sinergi antara kemajuan industri dan kesejahteraan petani harus dicapai agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengorbankan nasib para produsen pangan lokal.
