(K3) bagi dokter di area risiko tinggi, seperti ruang operasi, unit gawat darurat (UGD), dan wilayah konflik, adalah prasyarat mutlak untuk Keselamatan Kerja layanan. Risiko fisik dari paparan infeksi, bahan kimia berbahaya, hingga kekerasan dari pasien atau keluarga menuntut adanya perlindungan hukum dan fasilitas yang memadai. Prioritas harus diutamakan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memperketat standar melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) level tertinggi dan pelatihan penanganan bahan infeksius. Pada tahun 2030, setiap rumah sakit wajib memiliki Komite K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit) yang secara rutin mengaudit kepatuhan staf medis terhadap protokol K3.
Keselamatan Kerja juga mencakup perlindungan hukum. Organisasi profesi Dokter Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi dokter yang menghadapi tuntutan malpraktik atau kekerasan di tempat kerja. Advokasi Kesehatan ini penting untuk memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran dokter saat bertugas.
Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mewajibkan setiap fasilitas kesehatan memasang sistem keamanan canggih, termasuk kamera pengawas di UGD dan pelatihan self-defense bagi staf medis. Langkah ini bertujuan untuk Mengatasi Kesenjangan keamanan yang sering terjadi, khususnya di jam-jam sibuk atau di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
Evaluasi Kinerja K3 rumah sakit kini dilakukan setiap enam bulan sekali. Evaluasi Sistem ini tidak hanya melihat ketersediaan APD, tetapi juga meninjau budaya pelaporan insiden tanpa rasa takut (no-blame culture). Data insiden digunakan untuk perbaikan sistem, bukan untuk menghukum dokter yang menjadi korban insiden.
Pihak kepolisian sektor melalui Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) memberikan sosialisasi tentang prosedur pelaporan tindak kekerasan terhadap tenaga medis. Kompol Bima Satria, S.H., M.H., mengingatkan pada hari Rabu, 17 Januari 2030, pukul 11.00 WIB, bahwa kekerasan terhadap dokter di tempat kerja adalah tindak pidana serius.
Keselamatan Kerja yang terjamin akan meningkatkan moral dan Kinerja Dokter. Dokter yang merasa aman dan terlindungi secara hukum akan lebih fokus dan berani mengambil keputusan klinis yang diperlukan dalam situasi kritis.
Perlindungan komprehensif terhadap dokter adalah investasi bagi masyarakat. Dengan Kinerja Dokter yang optimal dan lingkungan kerja yang aman, layanan kesehatan menjadi prima, yang merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk mencapai Kemandirian Finansial yang berkelanjutan.
