Program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan, salah satunya adalah potensi penyelewengan. Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan adanya bantuan alat pertanian berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang diperjualbelikan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Temuan ini memicu kekhawatiran dan mendorong pemerintah daerah untuk memperketat regulasi serta pengawasan distribusi alsintan kepada kelompok tani.
Dugaan jual beli ini terungkap dari hasil audit BPK yang mengindikasikan adanya praktik perdagangan alsintan yang seharusnya menjadi aset kelompok tani penerima manfaat. Khususnya, fokus temuan ini ada pada combine harvester yang merupakan alat panen berharga cukup mahal. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ibu Ni Wayan Rusmawati, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberlakukan regulasi yang lebih ketat. Regulasi ini akan mengatur secara rinci tentang tata cara distribusi, penggunaan, dan pengawasan bantuan alat pertanian agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Untuk mencegah terulangnya praktik penjualan, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa akan melibatkan Pusat Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat kecamatan. Mereka akan diberi tugas khusus untuk memantau langsung kondisi dan keberadaan alsintan di tangan kelompok tani penerima. Sebuah format pelaporan baru akan dibuat untuk mencatat kondisi serta lokasi pasti dari setiap unit bantuan alat pertanian tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemda Sumbawa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 18 unit alsintan bantuan di Sumbawa, dan pemerintah daerah bertekad untuk memastikan bahwa seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang membutuhkan, terutama saat musim panen tiba. Pertemuan lanjutan dengan pihak BPK di Mataram juga akan segera diagendakan untuk mengonfirmasi secara lebih akurat temuan tersebut dan merumuskan langkah-langkah perbaikan.
Pada hari Rabu, 21 Mei 2025, dalam keterangan pers di Kantor Dinas Pertanian Sumbawa, Ibu Ni Wayan Rusmawati menegaskan, “Kami akan memastikan bahwa setiap bantuan alat pertanian yang disalurkan benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan malah menjadi komoditas perdagangan ilegal.” Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan agar praktik penyelewengan serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang, demi terwujudnya sektor pertanian yang lebih maju dan berdaya saing di Sumbawa.
